PENYEBAB KEMISKINAN DAN BAGAIMANA CARA MENGATASINYA.
PENYEBAB KEMISKINAN DAN SOLUSIANYA.
Menurut Kartasamita (1996), kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu :
a. Rendahnya taraf pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
b. Rendahnya derajat kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
c. Terbatasnya lapangan pekerjaan
Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan.
d. Kondisi keterisolasian
Banyaknya penduduk miskin secara tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.
Kemiskinan masih menjadi persoalan yang besar di Indonesia, menurut data BPS pada maret 2016 sekitar 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi sebuah warisan turun temurun. Mereka yang lahir di keluarga miskin seakan sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan tersebut. Karena orangtua di keluarga miskin jangankan untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk makan saja sulit. Sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anaknya. Sehingga anggota keluarga miskin tidak mempunyai skill yang baik dan sulit untuk bersaing di dunia pekerjaan. Belum lagi jika ada anggota keluarga yang jatuh sakit tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, walaupun sekarang ada program BPJS yang cukup membantu biaya pengobatan tetapi mereka kehilangan biaya untuk hidup sehari-hari. Sehingga istilah “yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya” masih sangat relevan.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstutal, menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin.
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam tentang profil kemiskinan itu sendiri. Sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable).
Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah :
Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah :
a. Perluasan Akses Kredit Masyarakat
Penyediaan fasilitas kredit merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan, terutama pada tataran implementasinya. Namba (2003) bahwa instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mereduksi kemiskinan secara tajam dibanding dengan mengandalkan masyarakat hidup dari sumber-daya alam yang kaya-raya tanpa ditunjang dengan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin. Artinya jika masyarakat yang tinggal di lingkungan kaya akan sumberdaya alam dan mendapat kebijakan yang menyentuh mereka, maka mereka akan lebih bijak dan peduli dalam mengolah sumberdayanya.
(Baden: 1993) Yunus dalam Mubyarto (2003) mengenalkan model kredit mikro yang telah berhasil diterapkan di Bangladesh yang terkenal dengan nama Grameen Bank. Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah/janji berupa “16 keputusan” (sixteen decisions) antara lain melaksanakan KB, mendidik anak, hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau memakai “mahar” dalam perkawinan anak-anaknya. Semua sumpah/janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank, yaitu disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Grameen Bank yang mulai beroperasi tahun 1976, lima (5) tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, telah terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut.
b. Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat
Kualitas sumberdaya manusia sangat terkait dengan pendidikan masyarakat. Kebijakan Wajib belajar sembilan tahun kiranya patut ditinjau ulang untuk ditingkatkan menjadi dua belas tahun, sehingga tuntutan minimal masyarakat berpendidikan SMA. Kebijakan ini perlu diiringi dengan kebijakan lain yang dapat menampung dan mengatasi anak putus sekolah yang cenderung menjadi anak jalanan. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik sehingga kesadaran masayarakat akan masa depan menjadi lebih baik. Kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan taraf hidupnya.
c. Menciptakan Lapangan Kerja
Untuk mengimbangi meningkatnya pendidikan masyarakat pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempunyai tren positif harus mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Meningkatkan investasi di industri padat karya misalnya, dapat banyak menyerap tenaga kerja. Atau meningkatkan investasi di bidang pariwisata, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat memikat. Sehingga dapat mendatangkan turis asing untuk berkunjung ke Indonesia.
d. Membudayakan Entrepreneurship
Dengan membudayanya sikap Entrepreneurship pada masyarakat diharapakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran, sebab mereka dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain peran entrepeneur sangat besar, yaitu:
1) menambah produksi nasional
2) menciptakan kesempatan kerja sehingga membantu pemerintah mengurangi pengangguran
3) membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan
4) menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak.
e. Pemerataan pembangunan
Pembangunan infrastruktur hendaknya merata di setiap daerah terutama daerah-daerah terpencil sehingga dapat memperlancar akses bagi masyarakat daerah pelosok dan mampu mengangkat laju ekonomi masyarakat tersebut.
Referensi :